Selamat Datang di Situs Resmi Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin - Kalimantan Selatan | Media Informasi & Transpransi Peradilan Agama Kalimantan Selatan

Statistik

Jumlah Pengunjung :
940695
Pengunjung Hari Ini :
34
User Online :
1
Terakhir Update :
28-11-2016

Pendapat Anda

Pencarian


  • Web
  • PTA Banjarmasin
  • Pilih Bahasa

    Kalender Hijriah

    Senin
    1
    Rabiul Akhir
    1440 H
    Agenda Satker

     

    Situs Pilihan

    Aplikasi Online

    hitung waris online

    legislasi.gif

    legislasi.gif

    rkakl-online.png

    rkakl-online.png

    sai-online.png

    sikep.png

    portal perkara

    Interaktif PTA

    ptwp link_mari.gif

    Aplikasi Perpustakaan online

    Sosial Network

     

    Produk Hukum : Peraturan Mahkamah Agung RI

     

    PERMA TENTANG FILE
     NO. 1 TAHUN 2008 PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN  DOWNLOAD
     NO. 2 TAHUN 2009 BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA DAN PENGELOLAANNYA PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG ADA DI BAWAHNYA  DOWNLOAD
     NO. 1 TAHUN 2001 PERMOHONAN KASASI PERKARA PERDATA YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN FORMAL  DOWNLOAD

     

    NOMOR 1 TAHUN 1954 KASASI DAN GRASI DOWNLOAD
    NOMOR 2 TAHUN 1954 PERSELISIHAN KEKUASAAN PENGADILAN ANTARA DUA PENGADILAN NEGERI YANG WILAYAH-WILAYAH NYA MASUK WILAYAH SATU PENGADILAN TINGGI DOWNLOAD
    NOMOR 1 TAHUN 1956 HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGADILAN PERDATA DAN PENGADILAN PIDANA DOWNLOAD
    NOMOR 1 TAHUN 1959 BIAYA PERKARA UNTUK PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA DALAM TINGKAT KASASI DOWNLOAD
    NOMOR 1 TAHUN 1963 PERMOHONAN KASASI DOWNLOAD
    NOMOR 1 TAHUN 1969 PENINJAUAN KEMBALI KEPUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM YANG TETAP DOWNLOAD
    NOMOR 1 TAHUN 1976 PENCABUTAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 1971 DOWNLOAD
    NOMOR 1 TAHUN 1980 PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM YANG TETAP DOWNLOAD
    NOMOR 1 TAHUN 1982  PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 1 TAHUN 1980 YANG DISEMPURNAKAN  DOWNLOAD
    NOMOR 2 TAHUN 1982 PENCABUTAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 1977 DOWNLOAD
    NOMOR 1 TAHUN 1990 TATA CARA PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE ASING DOWNLOAD
    NOMOR 1 TAHUN 1993 HAK UJI MATERIL DOWNLOAD
    NOMOR 2 TAHUN 1999 PENGAWASAN PARTAI POLITIK OLEH MAHKAMAH AGUNG DOWNLOAD
    NOMOR 1 TAHUN 2000 LEMBAGA PAKSA BADAN DOWNLOAD
    NOMOR 2 TAHUN 2000 PENYEMPURNAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 1999 TENTANG HAKIM ADHOC DOWNLOAD
    NOMOR 1 TAHUN 2001 PERMOHONAN KASASI PERKARA PERDATA YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN FORMAL DOWNLOAD
    NOMOR 1 TAHUN 2002 ACARA GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK DOWNLOAD
    NOMOR 3 TAHUN 2002 TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN PENGADILAN PAJAK DOWNLOAD
    NOMOR 1 TAHUN 2004 HAK UJI MATERIL DOWNLOAD
    NOMOR 2 TAHUN 2005 TATA CARA PENGAJUAN UAPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP PENETAPAN HASIL PILKADA DAN PILWAKADA DARI KPUD PROPINSI DAN KPUD KABUPATEN/KOTA DOWNLOAD
    NOMOR 3 TAHUN 2005 TATA CARA PENGAJUAN UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP KEPUTUSAN KPPU DOWNLOAD
    NOMOR 1 TAHUN 2006 TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DOWNLOAD
    NOMOR 1 TAHUN 2007 PENGADILAN PERIKANAN DOWNLOAD

     

     

    No Tahun Tentang  
    1 1954 KASASI DAN GRASI
    2 1954 PERSELISIHAN KEKUASAAN PENGADILAN ANTARA DUA PENGADILAN NEGERI YANG WILAYAH-WILAYAHNYA MASUK WILAYAH SATU PENGADILAN TINGGI
    1 1956 HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGADILAN PERDATA DAN PENGADILAN PIDANA
    1 1959 BIAYA PERKARA UNTUK PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA DALAM TINGKAT KASASI
    1 1963 PERMOHONAN KASASI
    1 1969 PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN YANG TETAP
    1 1976 PENCABUTAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 1971
    1 11000 PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM YANG TETAP
    1 11002 PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 11000 YANG DISEMPURNAKAN
    2 11002 PENCABUATAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 1977
    1 1990 TATA CARA PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE ASING
    1 1993 HAK UJI MATERIIL
    2 1999 PENGAWASAN PARTAI POLITIK OLEH MAHKAMAH AGUNG
    1 2000 LEMBAGA PAKSA BADAN
    2 2000 PENYEMPURNAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 1999 TENTANG HAKIM AD HOC
    1 2001 PERMOHONAN KASASI PERKARA PERDATA YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN FORMAL
    1 2002 ACARA GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK
    3 2002 TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN PENGADILAN PAJAK
    1 2004 HAK UJI MATERIIL
    2 2005 TATA CARA PENGAJUAN UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP PENETAPAN HASIL PILKADA DAN PILWAKADA DARI KPUD PROPINSI DAN KPUD KABUPATEN/KOTA

     

    3 2005 TATA CARA PENGAJUAN UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KPPU
    1 2006 TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
    1 2007 PENGADILAN PERIKANAN
    1 2009 PENUNJUKAN HAKIM KHUSUS PERKARA PIDANA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
    2 2009 BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA DAN PENGELOLAANNYA PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA
    3 2009 PEDOMAN PENYELENGGARAAN SELEKSI CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN PERIKANAN
    4 2009 PEDOMAN PENYELENGGARAAN SELEKSI CALON HAKIM AD HOC PADA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI, PENGADILAN TINGGI DAN MAHKAMAH AGUNG

     


    Total akses : 8806