Selamat Datang di Situs Resmi Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin - Kalimantan Selatan | Media Informasi & Transpransi Peradilan Agama Kalimantan Selatan

Statistik

Jumlah Pengunjung :
918235
Pengunjung Hari Ini :
18
User Online :
1
Terakhir Update :
28-11-2016

Pendapat Anda

Pencarian


  • Web
  • PTA Banjarmasin
  • Pilih Bahasa

    Kalender Hijriah

    Minggu
    4
    Jumadil Awwal
    1439 H
    Agenda Satker

     

    Situs Pilihan

    Aplikasi Online

    hitung waris online

    legislasi.gif

    legislasi.gif

    rkakl-online.png

    rkakl-online.png

    sai-online.png

    sikep.png

    portal perkara

    Interaktif PTA

    ptwp link_mari.gif

    Aplikasi Perpustakaan online

    Sosial Network

     

    Alur Penanganan Pengaduan

     

     

    Gambar diatas merupakan Skema Alur Penanganan Pengaduan Masyarakat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 076/KMA/SK/VI/2009.

    Berdasarkan SK KMA Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tersebut Pengadilan Tingkat Banding sebagai voorpost Mahkamah Agung RI diberi kewenangan menangani sendiri pengaduan masyarakat yang masuk, kecuali dalam beberapa hal Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dapat mengambil alih apabila :

    1. Telapor telah pindah tugas ke pengadilan lain yang berada di wilayah hukum di pengadilan tingkat banding yang lain
    2. Pengaduan bersifat pending atau menarik perhatian masyarakat
    3. Penanganan pengaduan yang dilaksanakan di pengadilan tingkat banding berlarut - larut

     

    Pengadilan Tingkat Pertama diberikan kewenangan sebatas menerima pengaduan dan berkewajiban untuk meneruskan pengaduan tersebut kepada Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak pengaduan diterima.

    Penanganan pengaduan saat ini mengakomodir pula hak-hak dari para pelapor seperti hak mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitas, mendapatkan kesempatan untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun, mendapatkan informasi mengenai tahapan, penanganan pengaduan yang disampaikannya serta pelapor berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Terlapor dalam pemeriksaan.

    Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap sistem pengaduan masyarakat, Mahkamah Agung menerbitkan brosur tentang informasi layanan pengaduan masyarakat dan prosedur penyampaian laporan pengaduan yang disebarluaskan melalui Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding.

     

    Gambar diatas merupakan contoh brosur informasi layanan pengaduan masyarakat dan prosedur penyampaian pengaduan masyarakat.

    Total akses : 8764